1. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bupati berdasarkan pelimpahan wewenang yang diberikan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.